Pengarahan Tugas dan Fungsi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI pada Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua
Jayapura, 22 Juli 2024 - Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Papua, seluruh pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura dan unit pelaksana teknis lainnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua mengikuti pengarahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Dalam pengarahan tersebut, Sekjen Kemenkumham RI menekankan beberapa poin penting terkait tugas dan fungsi jajaran di bawah Kemenkumham Papua, terutama dalam rangka mendukung arahan Presiden mengenai efektivitas dan efisiensi birokrasi. Beliau menyampaikan bahwa alokasi anggaran harus digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan prinsip "money follow program." Artinya, setiap penggunaan anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang relevan dan membawa dampak nyata bagi publik.
1. Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Sekjen Kemenkumham menegaskan bahwa arahan Presiden tentang efektivitas dan efisiensi birokrasi harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Beliau menekankan bahwa alokasi anggaran harus digunakan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar dihabiskan tanpa hasil yang nyata.
2. Menghentikan Pemborosan Anggaran Beliau menggarisbawahi pentingnya menghentikan segala bentuk pemborosan anggaran. "Jangan sampai anggaran habis, tetapi hasil tidak tercapai," tegasnya. Fokus pada pengeluaran yang tepat sasaran akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan membawa dampak positif bagi publik.
3. Implementasi E-Government Lebih lanjut, Sekjen mengajak seluruh jajaran Kemenkumham Papua untuk mempercepat implementasi e-government. Prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif) harus menjadi acuan, di mana masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka, termasuk mengenai seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik. Digitalisasi proses ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
4. Fokus pada Program Berdampak Sekjen juga mengingatkan agar seluruh pegawai fokus bekerja dengan prinsip "money follow program." Artinya, setiap penggunaan anggaran harus diorientasikan pada program-program yang benar-benar memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat.
Pengarahan ini diharapkan dapat memberikan semangat dan arah yang jelas bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
